Dalembandung.com, – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai memperburuk kondisi SMK. Seperti di SMK Swasta Veteran di Jalan Pemuda, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Jumlah pendaftar siswa baru di SMK Swasta Veteran menurun signifikan. Hingga Jumat (11/7/2025), siswa yang mendaftar untuk tahun ajaran baru hanya 11 orang, dibanding tahun lalu yang mencapai 30 pendaftar. Kebijakan Dedi Mulyadi ini diduga menjadi faktor utama yang memperparah kondisi SMK swasta.
Pantauan Kompas.com di lokasi menunjukkan bahwa sejumlah guru yang tergabung dalam panitia Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) SMK Veteran masih siaga di depan sekolah untuk menerima dan mendata orang tua serta anak yang ingin mendaftar. Namun, setelah beberapa jam di lokasi, tidak ada satu pun orangtua dan anak yang datang.
Sementara itu Senen,14/07/2025), dijadwalkan sebagai hari pertama pembelajaran tahun ajaran 2025-2026. Kepala SMK Veteran, Wahyu Hidayat, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini.
“Hanya ada 11 orang murid baru yang sudah mendaftar. Jumlah tersebut menurun drastis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 30 siswa,” ujarnya.
Wahyu khawatir jumlah ini masih akan berkurang, meskipun hari Senin sudah mulai pembelajaran. Wahyu menjelaskan, minimnya pendaftar baru tahun ajaran ini kemungkinan disebabkan oleh kebijakan baru Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar, Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025.
Kebijakan tersebut mengatur tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah ke Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat.
“Kondisi tahun sekarang sangat prihatin, sangat terkena dampak aturan terbaru. Kita harus banyak cari, tapi bingung, apakah masih ada, karena yang kemarin tidak diterima SPMB tahap pertama, ditarik lagi di negeri.
Sekarang di sini, hanya 11 orang murid,” tambahnya. Penambahan Rombel Sekolah Negeri Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi memungkinkan SMA Negeri untuk menampung lebih banyak siswa dalam satu rombongan belajar, yaitu maksimal 50 orang per kelas.
Hal ini membuat banyak orangtua dan siswa berbondong-bondong memilih SMA negeri karena bertambahnya kapasitas penerimaan.
Wahyu juga melaporkan bahwa beberapa siswa yang tidak lolos pada tahap pertama SPMB diminta mengikuti tahap kedua meskipun sebelumnya telah mendaftar di sekolah swasta, sehingga banyak orangtua mencabut berkas pendaftaran.
Kondisi ini semakin memperparah penurunan jumlah siswa di SMK swasta. Menurut Wahyu, dampak kebijakan tersebut bersifat sistemik, yang mengakibatkan pendapatan guru juga menurun, bahkan ada yang kehilangan pendapatan sama sekali.
“Guru-guru di SMK Veteran selama ini hanya menerima upah kurang dari Rp300.000 per bulan. Jumlah tersebut sangat tidak layak, mengingat sebagian adalah kepala rumah tangga,” ungkapnya.
Wahyu mempertanyakan keberpihakan Dedi Mulyadi terhadap guru SMK swasta dan merasa tidak pernah diajak berkomunikasi dengan pemerintah terkait kebijakan tersebut.
6″Bila hal itu ditempuh, ada beberapa solusi yang ditawarkan. Misalnya, Gubernur Jawa Barat bisa berdialog dengan pihak SMK swasta,” saran Wahyu. Dia menambahkan, banyak gedung SMK swasta yang masih layak digunakan untuk menampung siswa dari sekolah negeri yang kelebihan kapasitas.
Kondisi di SMK Cipto Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di SMK Cipto, yang fokus pada kejuruan farmasi.
Sekolah ini hanya menerima dua murid baru dalam SPMB tahun ini, turun dari delapan siswa pada tahun sebelumnya. Kepala SMK Cipto sekaligus Ketua Forum SMK Swasta Sekota Cirebon, Ari Nur Rahmat menegaskan, kebijakan Dedi Mulyadi berdampak hampir pada seluruh SMK swasta di Jabar.
“Hanya 2 siswa, dari 8 siswa di tahun kemarin. Tidak hanya di Kota Cirebon, tapi juga daerah lain, lebih dari 50 persen turunnya,” katanya. Ari menilai, kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan Kementerian Pendidikan yang menyebutkan bahwa satu kelas maksimal diisi 36 siswa.
Sementara dalam kebijakan baru Gubernur, jumlah siswa per kelas boleh mencapai 50 orang. Ia bersama pengelola SMK swasta berharap Dedi Mulyadi menunjukkan keberpihakan terhadap keberlangsungan SMK swasta, yang terus mengalami penurunan jumlah pendaftar dan terancam gulung tikar.
