Dalembandung.com, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan sosial melalui pendekatan restorative justice, tanpa mengesampingkan prinsip penegakan hukum.
“Misalnya gini, di suatu daerah ada peristiwa kriminal, peristiwa kriminal itu karena adanya keterpaksaan karena problem ekonomi, saya ingin restorative justice berjalan,” kata Dedi Mulyadi saat HUT Bhayangkara di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (1/7/2025).
Dalam skema itu, pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jabar, akan turun tangan menyelesaikan akar persoalan sosial seperti ketimpangan ekonomi. Namun, proses hukum tetap ditegakkan oleh aparat penegak hukum.
Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia “Tetapi pertimbangan kepentingan sosial jadi pertimbangan utama, seluruh peristiwa terjadi pasti ada aspek ketidakadilan dari sisi ekonomi sosial dan itu tugas pemerintah dan polisi tugasnya penegakan hukum,” tuturnya.
“Tetapi pertimbangan kepentingan sosial jadi pertimbangan utama, seluruh peristiwa terjadi pasti ada aspek ketidakadilan dari sisi ekonomi sosial dan itu tugas pemerintah dan polisi tugasnya penegakan hukum,” tuturnya.
Dedi juga menjelaskan pembagian peran dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jabar, yang terdiri dari Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kejati, Pengadilan Tinggi, dan Ketua DPRD.
“Kapolda, Ibu Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, berpijak pada pijakan hukumnya, Ketua DPRD aspek politiknya, Pak Dandim melindungi dan mengayomi seluruh lingkaran yang bersifat dapat mengganggu jalannya hukum, dan saya itu memiliki tugas-tugas yang humanis,” kata Dedi.
Dalam kerangka kerja sama ini, Dedi menekankan pentingnya sinergi antar-pemimpin daerah untuk memperkuat penerapan restorative justice yang berkeadilan.
Akan tetapi, Dedi pun memberikan catatan tegas bahwa pendekatan tersebut tak berlaku bagi pelanggar hukum yang sengaja memperkaya diri.
“Restorative justice akan menjadi pilar utama penegakan hukum di Jabar tetapi bagi mereka yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan memperkaya diri, karena keluarga dan sejenis itu, tindakan hukum harus keras dan tegas,” tuturnya. Senada, Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan menegaskan bahwa soliditas Forkopimda di Jawa Barat jadi fondasi dalam menyelesaikan semua persoalan di Jawa Barat.
“Saya tidak ada keraguan untuk sinergisitas di Jawa Barat. Bisa dilihat sendiri, guyubnya kami Forkompinda yang dipimpin oleh Pak Gubernur (Dedi Mulyadi), Pak Pangdam (Siliwangi), Ibu Kajati, Bapak Pengadilan Tinggi, dan Ketua DPRD, itu semuanya kami bahu membahu untuk menyelesaikan semua persoalan di Jawa Barat,” ucapnya. ***
