Pendidikan Antikorupsi Bakal Masuk ke Kurikulum Sekolah di Bandung

- Pewarta

Kamis, 25 September 2025 - 05:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Dia tegaskan Pemkot Bandung akan tindak tegas pemberi dan penerima suap dalam SPMB 2025 di Kota Bandung. /Diskominfo kota Bandung -DB

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Dia tegaskan Pemkot Bandung akan tindak tegas pemberi dan penerima suap dalam SPMB 2025 di Kota Bandung. /Diskominfo kota Bandung -DB

Dalembandung.com, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggodok langkah besar untuk dunia pendidikan. Keduanya berencana memasukkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa rencana ini merupakan kelanjutan dari upaya membangun karakter generasi muda.

Ia mencontohkan sebelumnya muatan lokal sudah berhasil menggandeng TNI dan Polri dalam pendidikan karakter, sehingga langkah berikutnya adalah menghadirkan nilai-nilai antikorupsi di bangku sekolah.

Menurut Farhan, pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya dipahami lewat teori, melainkan harus diinternalisasikan melalui berbagai metode pembelajaran. Baik secara digital maupun tatap muka, ia ingin seluruh proses berjalan konsisten dan membekas pada setiap pelajar. “Untuk muatan lokal, kita sudah berhasil melibatkan TNI dan Polri dalam pendidikan karakter.

Berikutnya, pendidikan antikorupsi bisa kita adopsi menjadi muatan lokal juga,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin 22 September 2025, dikutip prfmnews.id dari ANTARA, Rabu 24 September 2025.

Tak hanya menyasar pelajar, program ini juga menyentuh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Farhan mendorong semua ASN Kota Bandung untuk serius mengikuti modul pembelajaran Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI). Menurutnya, ASN yang berintegritas adalah fondasi agar pelayanan publik terbebas dari praktik korupsi.

“Kepala OPD harus review progress, lalu kita evaluasi bersama secara rutin. Bukan hanya tahu dan memahami, tapi juga mengamalkan,” katanya.***

 

Berita Terkait

Menuju UKW SMSI: 14 Wartawan Bandung Ikuti Pembekalan Intensif
Mendikdasmen: Jumlah sekolah penerima program revitalisasi bertambah
Disdik Jabar Gandeng Institut Francais Indonesia,Perkuat Akses Pendidikan Internasional
Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Kota Bandung Hari ini Rabu, 15 Oktober 2025
Diyakini Bisa Buka Lapangan Kerja dan Usaha,Kang DS Dorong Percepatan Operasional Koperasi Merah Putih
Jadwal SIM Keliling Bandung Senin, 13 Oktober 2025
Rabu Ini Harga Tiga Produk Emas di Pegadaian Kompak Naik lagi
Kang DS Tanggapi Gerakan Sehari Seribu Gubernur Dedi Mulyadi

Berita Terkait

Senin, 20 Oktober 2025 - 15:07

Menuju UKW SMSI: 14 Wartawan Bandung Ikuti Pembekalan Intensif

Jumat, 17 Oktober 2025 - 05:15

Mendikdasmen: Jumlah sekolah penerima program revitalisasi bertambah

Jumat, 17 Oktober 2025 - 05:02

Disdik Jabar Gandeng Institut Francais Indonesia,Perkuat Akses Pendidikan Internasional

Rabu, 15 Oktober 2025 - 06:14

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Kota Bandung Hari ini Rabu, 15 Oktober 2025

Senin, 13 Oktober 2025 - 07:30

Jadwal SIM Keliling Bandung Senin, 13 Oktober 2025

Rabu, 8 Oktober 2025 - 05:34

Rabu Ini Harga Tiga Produk Emas di Pegadaian Kompak Naik lagi

Selasa, 7 Oktober 2025 - 06:27

Kang DS Tanggapi Gerakan Sehari Seribu Gubernur Dedi Mulyadi

Senin, 6 Oktober 2025 - 05:08

Deden : Pramuka adalah Pilar Pendidikan Karakter Siswa

Berita Terbaru