Dalembandung.com,– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kebijakan pendidikan yang rencananya diterapkan pada awal 2026. Langkah ini dianggap penting untuk memberi arah baru bagi pengembangan pendidikan di provinsi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Dedi, yang akrab disapa KDM, usai menghadiri acara penganugerahan sayembara video perpisahan sekolah di Sabuga, Bandung, pada Rabu (20/8/2025).
“Hari ini Disdik bertemu para kepala sekolah untuk menyampaikan visi pembangunan pendidikan ke depan dan kita tadi merevisi beberapa hal,” ujar KDM.
Berikut sejumlah fokus evaluasi yang akan dilakukan:
1. Penempatan Kepala Sekolah Pemprov Jabar akan menempatkan kepala sekolah sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka, agar bisa lebih fokus menjalankan tugas tanpa terkendala jarak. “Penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari rumah akan dievaluasi. Mereka akan dikembalikan ke daerah masing-masing,” tegas KDM.
2. Pengelolaan Dana Sekolah Anggaran sekolah akan dievaluasi agar setiap sekolah memiliki biaya yang cukup tanpa harus mencari tambahan dari sumber yang dilarang oleh provinsi, seperti penjualan LKS dan seragam. “Kita mengevaluasi anggaran di sekolah. Ada beberapa item yang oleh provinsi dilarang, seperti penjualan LKS, seragam, dan lainnya. Maka alokasinya harus dihitung secara cermat agar sekolah tidak kekurangan biaya,” jelas KDM.
3. Aturan Study Tour Regulasi study tour dibahas kembali karena sering menimbulkan pro dan kontra di kalangan orang tua maupun siswa.
4. Pengaturan Jam Sekolah Waktu masuk dan pulang sekolah akan dipertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah bagi siswa, orang tua, maupun tenaga pendidik.
5. Aksesibilitas Sekolah Pemprov Jabar berencana menyediakan armada bus sekolah untuk daerah yang belum terjangkau transportasi umum. Fasilitas sanitasi, seperti toilet, juga diwajibkan di setiap sekolah. “Penyediaan bis sekolah bagi daerah yang jangkauan ke sekolahnya tidak ada transportasi publik dan tiap sekolah harus ada toiletnya,” ujar KDM.
6. Formalitas Kebijakan Semua arahan ini nantinya akan diformalkan melalui peraturan kepala sekolah yang mengacu pada kebijakan resmi Dinas Pendidikan Jabar.
“Inilah yang menjadi konsen kita di 2026,” pungkas KDM.
sumber:kompas.com
