Dalembandung.com, –Dalam video yang tayang di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Sabtu (17/5/2025), Dedi mengungkapkan kekecewaannya.
Ia menilai para legislator tak menunjukkan sikap saling menghargai sebagai sesama pemangku kebijakan. “Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat,” ujar Dedi dalam video tersebut.
Kisruh antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat kian memanas. Salah satu pemicunya adalah absennya seluruh anggota DPRD dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.
Benarkah DPRD Tak Merepresentasikan Rakyat? Tak hanya soal absensi, Dedi juga menyinggung sikap DPRD Jabar yang menurutnya kerap bertentangan dengan upaya eksekutif dalam membangun daerah.
Ia menyayangkan bahwa beberapa program yang dinilai pro rakyat justru dituding melanggar konstitusi. “Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi,” lanjutnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali tujuan utama mereka sebagai pelayan publik. “Kita semua harus sadar, untuk siapa sebenarnya kita bekerja,” ucapnya.
Mengapa Fraksi PDIP Walk Out dari Paripurna? Perseteruan ini memuncak dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan. Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa pidato Dedi di Musrenbang telah mendiskreditkan lembaga legislatif.
“Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD,” kata Doni pada Jumat (16/5/2025).
Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga. “Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai,” tegas Doni.
Apa Tuntutan Fraksi PDIP terhadap Gubernur Dedi? Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi yang dianggap terlalu individualistik. Ia menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang. Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur.
“Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat,” ujarnya. Dedi dalam pidatonya di hadapan para kepala desa se-Jawa Barat mengaku tidak terlalu memikirkan anggaran saat menyusun program.
“Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit,” ucap Dedi.
Ia bahkan mengutip praktik masa lalu dalam membandingkan cara memimpin saat ini. “Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR,” katanya.
Namun, Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi, yang menurutnya tidak harus dalam bentuk formalitas rapat. “Kolaborasi itu semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat. Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silakan ngomong sepuas hati,” pungkasnya.
Editor : Andi Iskandar
Sumber Berita : Kompas.com
