Dalembandung.com, – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala desa di wilayahnya dengan mengadopsi sistem electronic voting atau e-voting. Menurutnya, penerapan sistem ini merupakan bagian dari upaya modernisasi, sehingga pemilihan kepala desa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan kapabel.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa keputusan ini berakar dari pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, di mana ia juga pernah melakukan perubahan pada sistem pemilihan kepala desa.
“Dulu kepala desa bikin pemilihan dari iuran calonnya. Saya jadi bupati waktu itu, enggak boleh iuran. Biayanya harus disiapin oleh PMK (Peraturan Menteri Keuangan Dana Desa).
Saya ganti dengan foto orang,” ujarnya dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (15/5/2025). Ia menambahkan bahwa saat itu, pemilihan kepala desa telah menggunakan foto para calon, menggantikan ilustrasi buah-buahan yang sebelumnya digunakan.
Selain itu, sumber pendanaan untuk pemilihan juga tidak lagi berasal dari iuran para calon, melainkan menggunakan anggaran dari dinas pemberdayaan desa. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa perubahan sistem pemilihan ini dapat berkontribusi positif terhadap pembenahan regulasi yang mengatur pemilihan kepala desa.
Ia percaya bahwa masyarakat akan semakin dimudahkan dengan adanya sistem e-voting. “Waktu itu satu desa, itu satu TPS Panjang. Saya robah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi, kita coba jawab barat pemilihan kepala desa dengan e-voting. Kita coba,” tuturnya.
Gubernur juga mendorong Kementerian Desa untuk mengimplementasikan e-budgeting dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk pemilihan kepala desa. Dengan demikian, penggunaan dana dapat dicatat dengan lebih perinci. “Kalau e-budgeting, maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya, tunai.
Semuanya harus transfer, ke RT transfer, ke panitia transfer, kemana pun transfer,” pungkasnya. Rencana ini diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pemilihan kepala desa di Jawa Barat.
Editor : Epi S
Sumber Berita : Kompas.com
